Jika Aku Tim Nusantara Sehat

Jika Aku Tim Nusantara Sehat

Apa yang akan dilakukan, Jika Aku Tim Nusantara Sehat? Untuk seseorang yang tidak memiliki pendidikan dengan latar belakang medis, terus terang, pertanyaan ini agak sulit dijawab. Tapi, kalau membaca atau mendengar atau menyaksikan berita-berita terkait kesehatan, setidaknya ada beberapa jawaban yang terpikirkan. Tapi sebelum itu, saya mau sedikit cerita dulu…

Manusia mana yang ingin sakit? Tentu tidak ada, ya. Kalau boleh memilih, pasti semua akan pilih selalu dalam keadaan sehat, sekali pun pola hidup yang diterapkannya kadang (atau seringkali) justru berpotensi mengundang bibit penyakit.

Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) Hilang, Dana Tetap Bisa Dicairkan

Kartu Peserta Jamsostek Hilang

Hampir 10 tahun sejak pertama kali saya menjadi peserta dan pemegang kartu Jamsostek—sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam rentang waktu tersebut, 2 kali registrasi kepesertaan terjadi. Kebijakan perusahaan baru menginginkan saya dan segenap karyawannya wajib memiliki kartu peserta atas nama perusahaan mereka sendiri, alias tidak meneruskan/melanjutkan pembayaran iuran keanggotaan dari perusahaan lama. Karenanya, kini saya memegang 2 kartu peserta dengan nomor berbeda untuk 1 nama yang sama. Atas nama saya sendiri tentunya.

Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk kartu terakhir (kartu terbaru), bisa dibilang sama sekali tak terkendala. Kuncinya terletak pada kartu peserta. Ia harus dalam kondisi baik, validitas data saat proses registrasi pertama tidak bermasalah, serta kartu yang dipegang tidak hilang. Sebab itulah, proses pencairan dana dari kartu terbaru saya tinggal mengikuti alurnya saja. Tak perlu mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain. Cukup datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan pilihan, dan semua prosesnya—mulai dari awal sampai akhir—dapat dilakukan di gedung yang sama pada hari yang sama pula.

Cara Mengurus/Mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek)

Pencairan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan—sebelumnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)—telah saya diamkan selama bertahun-tahun. Alasannya sederhana. Yang ada dipikiran saya, setiap berurusan dengan sesuatu yang bersifat ‘sosial’ seperti ini, pasti banyak tetek bengeknya. Diminta ke sini. Diminta ke situ. Birokrasi di mana-mana. Tetapi, begitu saya putuskan untuk mencoba mengurusnya…

Bea Cukai dan Kedaulatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

‘Bea’ dan ‘Cukai’ adalah 2 kata yang sekilas bermakna sama padahal berbeda peruntukannya, dan seringkali disalah-arti oleh kebanyakan orang. Sebelum membahas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), ada baiknya kita meluruskan terlebih dahulu persepsi yang selama ini keliru, dengan memahami makna ungkapan “Bea Cukai” secara baik dan benar. Untuk itu, mari kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Berdasarkan KBBI, ‘Bea’ berarti pajak, cukai, biaya, atau ongkos. Sementera ‘Cukai’ berarti pajak yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi, atau bisa juga berarti; sebagian dari hasil tanah (seperti; sawah, ladang) yang wajib diberikan kepada tuan (pemilik) tanah sebagai ongkos tanah.

Agak rancu ya? Wajar saja, karena dua-duanya mengandung kata ‘pajak.’ Pertanyaan berikutnya adalah; kalau kondisinya seperti itu, kenapa tidak menggunakan kata ‘Bea’ saja, atau ‘Cukai’ saja, untuk menggantikan istilah ‘pajak’ tersebut, toh maksudnya sama saja? Kenapa harus menggunakan kedua kata tersebut—Bea Cukai—secara bersamaan?