Bea Cukai dan Kedaulatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

Bea Cukai dan Kedaulatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

‘Bea’ dan ‘Cukai’ adalah 2 kata yang sekilas bermakna sama padahal berbeda peruntukannya, dan seringkali disalah-arti oleh kebanyakan orang. Sebelum membahas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), ada baiknya kita meluruskan terlebih dahulu persepsi yang selama ini keliru, dengan memahami makna ungkapan “Bea Cukai” secara baik dan benar. Untuk itu, mari kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Berdasarkan KBBI, ‘Bea’ berarti pajak, cukai, biaya, atau ongkos. Sementera ‘Cukai’ berarti pajak yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi, atau bisa juga berarti; sebagian dari hasil tanah (seperti; sawah, ladang) yang wajib diberikan kepada tuan (pemilik) tanah sebagai ongkos tanah.

Agak rancu ya? Wajar saja, karena dua-duanya mengandung kata ‘pajak.’ Pertanyaan berikutnya adalah; kalau kondisinya seperti itu, kenapa tidak menggunakan kata ‘Bea’ saja, atau ‘Cukai’ saja, untuk menggantikan istilah ‘pajak’ tersebut, toh maksudnya sama saja? Kenapa harus menggunakan kedua kata tersebut—Bea Cukai—secara bersamaan?

Untuk membandingkan kedua kata—yang biasanya dianggap ‘sepaket’ bagi orang awam—ini, kita harus menggunakan rujukan undang-undang.

Pertama-tama, mari kita buka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pada pasal 1 angka 1 tertulis, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Di mana daerah pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sementara, yang dimaksud bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sebaliknya, bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diekspor.

Jadi, dalam bahasa sederhananya, yang dimaksud dengan ‘Bea’ adalah; semua pungutan negara yang terkait dengan aktifitas ekspor-impor.

Lalu, bagaimana dengan istilah ‘Cukai’?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai berarti pungutan negara—guna mewujudkan kesejahteraan bangsa—yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, seperti;

  • Konsumsinya perlu dikendalikan.
  • Peredarannya perlu diawasi.
  • Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
  • Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Bila merujuk pada undang-undang yang sama, maka, barang kena cukai yang memenuhi beberapa kriteria di atas, antara lain; Etil Alkohol (EA) atau Etanol (senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH), minuman yang mengandung etil alkohol—biasa disingkat menjadi MMEA (seperti; bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan sejenisnya), serta sigaret/rokok (hasil tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dan dilinting tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam proses pembuatannya).

Namun demikian, barang kena cukai dapat juga diberikan pembebasan cukai alias gratis, dengan syarat; barang tersebut digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, dan barang tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan;

  • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  • Perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
  • Tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada organisasi internasional di Indonesia.
  • Sosial.

Selain itu, barang-barang yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat, dan yang dibawa oleh; penumpang, awak sarana transportasi, pelintas batas, atau kiriman dari luar negeri, juga dapat dibebaskan dari cukai selama masih dalam batas jumlah yang ditentukan.

visi, misi, strategi, dan 5 komitmen harian DJBC

Kenyataan di Lapangan dan Tugas Berat DJBC

Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai sekitar 5.18 juta km2, dengan luas daratan sebesar 1,992,570 km2 dan luas perairan sebesar 3,257,483 km2 (BAKOSURTANAL, 2009). Dengan wilayah seluas ini membuat Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara secara kontinen (perbatasan darat), dan 10 negara secara maritim (perbatasan laut).

Bila diurai lebih detil, maka panjang perbatasan darat antara Indonesia dengan negara asing akan meliputi; Nusa Tenggara Timur–Timor Leste (269 km), Papua–Papua Nugini (820 km), dan Kalimantan–Malaysia (2,004 km) (BPS, 2012). Daratan perbatasan yang lumayan panjang. Itu pun belum ditambah dengan bentangan perbatasan laut yang tentunya jauh lebih panjang. Kalau mau ditambahkan lagi, tentu angka tersebut bisa melejit secara drastis.

Setiap wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda. baik itu secara geografis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan, peraturan bea cukai yang berlaku dan dapat diterapkan di suatu wilayah perbatasan, belum tentu dapat diterapkan pada wilayah perbatasan lain. Satu-satunya hal yang bisa ‘diterapkan,’ di mana pun, di hampir setiap wilayah perbatasan Indonesia, mungkin cuma keterbatasan itu sendiri. Entah itu pendidikan, kesehatan, sarana prasarana penunjang kehidupan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Terbatas secara holistik. Menyeluruh. Baik di level masyarakat, maupun pada tingkat aparat.

Terkait pekerjaan kepabeanan dan cukai, keterbatasan ini disiasati DJBC dengan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, seperti misalnya; instansi keamanan (kadang disebut Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), seperti; TNI, POLRI, dan BNN), imigrasi, karantina, hingga kerjasama dengan pihak-pihak berwenang dari negara yang berbatasan.

Di perbatasan Indonesia–Timor Leste, Atambua, kantor pelayanan masyarakat bersama seperti ini biasanya disebut dengan Pos Terpadu. Dari DJBC sendiri, terdapat 5 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai (KBPBC), yaitu; Mota Ain, Meta Mauk, Napan, Wini, dan Kalabahi, yang semuanya berada dalam lingkup Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Atapupu Tipe B. Ditambah lagi dengan 3 Pos Pengawasan Bea dan Cukai di Turiskain, Builalu, dan Kalabahi. Dengan jumlah personil yang hanya 21 orang—dengan penempatan 2-3 orang di masing-masing pos—dan tanpa kerjasama dengan instansi terkait lain, tentunya sangat sulit untuk menjaga bentang garis perbatasan Indonesia–Timor Leste yang sepanjang 269 km itu dari aktifitas penyelundupan.

Tentunya, jalinan kerjasama lintas lembaga ini tidak hanya terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste saja. Salah satu contoh lain terkait kerjasama lintas lembaga ini bisa kita lihat pada keberhasilan penggagalan upaya penyelundupan narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan ekstasi senilai lebih dari 6 milyar rupiah, di perairan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada April 2014 yang lalu. Keberhasilan penggagalan upaya penyelundupan ini dapat tercapai berkat adanya kerjasama antara pihak DJBC dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat.

Sebagai catatan tambahan: Karimun masuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)—atau biasa disebut Free Trade Zone (FTZ)—untuk jangka waktu 70 tahun sejak ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2007, menyertai Batam (PP No. 46/2007) dan Bintan (PP No.47.2007). Kondisi ini tentu saja membuat perairan Tanjung Balai Karimun menjadi lokasi yang sangat strategis, entah sebagai lalu lintas perdagangan maupun lalu lintas penyelundupan. Karenanya, DJBC dan pihak-pihak berwenang lainnya memasukkan kawasan ini ke dalam prioritas pengamanan mereka.

Penyebab penyelundupan itu sendiri bisa bermacam-macam, mulai dari pajak perdagangan yang tinggi, pembatasan kuota, pengangguran, korupsi, lemahnya aturan hukum (Buehn dan Farzanegan, 2008), harga yang tidak seimbang (disparitas harga) antara pasar domestik dan international (Pitt, 1981), pelarangan, tingginya permintaan terhadap suatu barang, hingga rendahnya pengawasan di wilayah perbatasan.

tugas dan fungsi bea cukai

Sekilas Cara Kerja Bea dan Cukai

Menurut kamus Merriam-Webster, intelijen adalah kemampuan untuk mempelajari atau memahami atau menghadapi situasi yang baru atau sulit atau yang akan terjadi. Karena itulah, upaya paling krusial untuk pencegahan tindak penyelundupan, tentu saja berkaitan dengan aktifitas intelijen.

Terkait dengan aktifitas intelijen tersebut, informasi yang diperoleh DJBC biasanya didapat melalui 2 jalur, yaitu; jalur internal dan jalur eksternal. Dari jalur internal, ia bisa berupa data hasil pengawasan dan pengamatan, atau penerimaan informasi dari unit internal lainnya. Sementara dari jalur eksternal, bisa berupa informasi dari masyarakat, atau institusi lain di luar struktur DJBC, atau sumber-sumber eksternal lainnya. Setelah data-data tersebut diolah melalui beberapa proses yang panjang, sebagai hasil akhirnya, seluruh informasi ini akan diterbitkan dalam bentuk Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Informasi Penindakan (NIP), atau Nota Informasi (NI). Adapun siklus pengelolaan informasi intelijen ini meliputi pengumpulan data, analisa data, pendistribusian data, serta evaluasi dan pemutakhiran data.

Seluruh data intelijen DJBC tersebut, kemudian bisa dimanfaatkan oleh unit lainnya di lingkungan organisasi internal, entah sebagai rujukan utama maupun sebagai suplemen. Sehingga, bila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka proses penindakan bisa segera ditindak lanjuti. Tujuannya jelas, untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai secara administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, tanpa informasi intelijen pun, proses penindakan ini masih bisa dilakukan bila; pelaku tertangkap tangan, didapat informasi dari pihak terkait lain yang menyatakan penindakan perlu disegerakan, atau merupakan hasil pengembangan terkait penindakan yang sedang dilakukan.

Jenis penindakannya bisa berupa penghentian, pemeriksaan (barang, badan, atau bangunan), penegahan, penyegelan, atau penolakan melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya. Untuk dapat melaksanakan semua jenis penindakan ini petugas Bea dan Cukai wajib melengkapi dirinya dengan Surat Perintah, entah dari Direktur Jenderal, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Sementara untuk kondisi-kondisi tertentu seperti; pemeriksaan bangunan atau tempat yang berada dibawah pengawasan DJBC, keadaan mendesak, pengejaran terhadap seseorang dan/atau sarana transportasi yang diduga membawa barang yang melanggar undang-undang, dan pemeriksaan badan, maka Surat Perintah ini tidak lagi diperlukan.

 

Bea Cukai di Perbatasan Atambua

Sekarang, mari kita tengok kembali kondisi Bea Cukai Atambua.

Pada salah satu program yang ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta nasional bertajuk “Bea Cukai di Tapal Batas” pada Desember 2013 yang lalu, menyebutkan, bahwa saat ini Atambua telah berkembang menjadi transit point perdagangan antara Indonesia dengan Timor Leste. Saking ramainya, bahkan banyak pedagang dari luar Atambua yang ikut berpartisipasi meramaikan jalur perdagangan di perbatasan ini, seperti dari Jakarta, Surabaya, dan Bali. Kemajuan ini dapat tercapai berkat tersedianya akses darat (4 pos perbatasan aktif), laut (Pelabuhan Wini dan Pelabuhan Atapupu), dan udara (Bandara Haliwen).

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Atapupu mencatat, jumlah pelintas batas per hari sebanyak 75-100 orang—yang rata-rata adalah pedagang Indonesia (Warta Bea Cukai, 2005). Mereka umumnya adalah pengusaha perorangan. Sementara eksportir yang berbentuk badan usaha hanya 1-2 perusahaan saja. Walau pun proses ekspor-impor di tempat ini masih menggunakan cara-cara manual—dengan mengisi formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB)—rupanya hal ini tidak lantas menyurutkan animo mereka.

Bila di Entikong masyarakat Indonesia lebih banyak ‘mengimpor’ barang dari negara tetangga, maka lain ceritanya dengan di Atambua. Rasio perdagangan di perbatasan ini, bisa dibilang 90:10, di mana 90%-nya adalah ekspor (dengan tonase rata-rata mencapai 50-60 ton per hari), dan 10%-nya adalah impor. Barang-barang ekspor lebih kepada barang keperluan sehari-hari, sementara barang impor lebih kepada komoditas hasil bumi seperti; kopi, kopra, kemiri, dan kacang tanah—dengan jumlah yang sangat terbatas dan bersifat tradisional. Mata uang dollar yang menjadi acuan nilai tukar disinyalir ikut andil dalam meramaikan aktifitas perdagangan di wilayah perbatasan ini, karena dianggap lebih menguntungkan ketimbang mata uang rupiah.

Dari beberapa pos perlintasan Indonesia-Timor Leste, hanya kondisi perbatasan di Mota Ain saja yang bisa dibilang (relatif) baik, tetapi bagaimana dengan pos perbatasan lainnya? Kalau dibilang menyedihkan, mungkin terlalu berlebihan. Hanya butuh perhatian lebih.

Garis perbatasan sepanjang ratusan kilometer di sini relatif mudah dilalui pada musim panas, namun pada musim penghujan? Jangan harap. Kondisi jalan berlumpur dan longsoran bukit mungkin adalah pemandangan biasa bagi para petugas DJBC Atambua. Kontur medan yang berbukit dan sangat panjang ini tentu tidak mungkin diperiksa setiap hari dengan hanya berjalan kaki. Untuk bisa melaksanakan pemeriksaan secara maksimal, petugas tentu butuh kendaraan supaya pekerjaannya jadi lebih gampang.

Dengan asumsi, variabel ‘kendaraan’ ini telah terpenuhi. Lantas, apakah masalahnya selesai sampai di sini? Kenyataannya… tidak! Para petugas DJBC di wilayah ini masih harus menghadapi langkanya bahan bakar minyak (BBM)—yang sudah sangat umum terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini tentunya secara otomatis membuat pengamanan kepabeanan dan cukai di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste menjadi tidak optimal, sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan celah ini sebagai jalur alternatif mereka., karena dinilai lebih aman dan strategis (Rudito, 2007).

Walau patroli rutin sudah dilakukan petugas DJBC bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, namun tetap saja mereka terkendala oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung lainnya. Belum lagi ditambah sejumlah ‘jalur tikus’ di sepanjang perbatasan yang berupa sungai kering yang dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Namun demikian, para petugas DJBC ini tidak lantas patah arang. Dengan peralatan yang ada, mereka tetap bekerja menjaga kedaulatan kepabeanan dan cukai Indonesia. Cara-cara manual seperti analisa profil dan/atau gerak-gerik pelintas batas, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sampai pemeriksaan fisik orang dan barang, tetap dilakukan.

Perubahan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dari beberapa uraian di atas, dapatlah kiranya kita ketahui, bahwasannya yang namanya perkejaan DJBC di wilayah perbatasan itu tidaklah gampang. Berbagai kendala, aral melintang di sepanjang jalan. Dengan beralihnya fungsi dan misi DJBC dari Tax Collector menjadi Trade Facilitator yang bercirikan save time, save cost, sefety, dan simple, serta supaya institusi global ini mampu memberikan pelayanan yang prima kepada khalayak umum, ada beberapa masukan yang mungkin bisa dijadikan suplemen tambahan bagi DJBC, seperti misalnya;

  • Mengingat sering terjadinya kelangkaan BBM di beberapa wilayah perbatasan di Indonesia, ada baiknya jika DJBC menyiapkan SPBU khusus atau tangki BBM di setiap wilayah kerja, yang jumlah liter BBM-nya disesuaikan dengan kebutuhan operasional wilayah tersebut per bulannya—demi menjamin kelancaran operasional petugas di lapangan.
  • Meningkatkan intensitas kerjasama dengan instansi terkait, untuk mensiasati kurangnya sumber daya yang biasanya dihadapi di perbatasan.
  • Pemasangan camera trap—tanpa blitz—beresolusi tinggi di setiap titik yang dianggap rawan tindakan penyelundupan.
  • Penambahan jumlah personil pada setiap pos ke level yang relatif ideal.
  • Prioritaskan penguatan personil di setiap titik yang dianggap rawan penyelundupan.
  • Pembekalan ilmu psikologi, beladiri dan pengetahuan intelijen untuk setiap petugas dapat mengurangi ketergantungan terhadap alat.
  • Penyediaan fasilitas telepon satelit untuk wilayah-wilayah perbatasan yang sulit/tidak terjangkau operator telekomunikasi, guna kemudahan koordinasi dan penyampaian informasi mutakhir.
  • Penyediaan perangkat-perangkat operasional beserta 1 unit cadangannya.
  • Penyediaan montir/mekanik/teknisi untuk perawatan perangkat operasional.
  • Melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat secara rutin, terkait informasi serta prosedur kepabeanan dan cukai.
  • Menyediakan information center yang mudah diakses masyarakat.
  • Di lapangan, setiap petugas tentu memiliki pemahaman dan solusi pemecahan masalah yang berbeda-beda untuk setiap kasus. Penggiliran knowledge sharing bagi setiap personil dalam interval waktu yang telah ditentukan (per minggu, atau per 2 minggu, atau per bulan, dan seterusnya) dapat dilakukan, demi tercapainya keseragaman pengetahuan dan kualitas kompetensi antar personil.
  • Kondisi medan yang umumnya relatif sulit, tentu membutuhkan stamina yang prima dari setiap petugas Bea dan Cukai. Mengadakan olahraga rutin dapat membantu tercapainya kondisi tersebut.

Semoga di masa-masa mendatang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi garda terdepan yang semakin tangguh dan disegani dalam menjaga kedaulatan kepabeanan dan cukai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [BEM]

 

REFERENSI

  • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan,, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan.
  • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan.
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nusantara (BAKOSURTANAL). Survei dan Pemetaan Nusantara, Oktober 2009, p. 157.
  • Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2012, p. 3.
  • Mark M. Pitt. Smuggling and price disparity. Journal of International Economics 11 (1981), pp. 447-458.
  • Andreas Buehn dan Mohammad Reza Farzanegan. Smuggling around the World: Evidence from a Structural Equation Model, Februari 28, 2008.
  • Warta Bea Cukai Edisi 370. Aktivitas KPBC di Wilayah Perbatasan, September 2005, p. 18.
  • Rudito. Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-negara Transisi Demokrasi. Manajemen Perbatasan di Indonesia: Status dan Kebutuhan. Isu-isu Seputar Keamanan Perbatasan, Juni 2007.
  • Situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, www.beacukai.go.id.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s